Powered by Blogger.

Wednesday, 3 July 2013

PRODUKTIVITAS KERJA DAN KEMISKINAN, INDIKATOR KESEJAHTERAAN PENDUDUK MALUKU UTARA







Peningkatan jumlah penduduk yang tidak terkendali dapat menimbulkan masalah kependudukan yang serius. oleh karena itu, upaya pengendalian pertumbuhan penduduk yang disertai dengan peningkatan kesejahteraan penduduk harus dilakukan secara berkesinambungan dengan program pembangunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara, Laju pertumbuhan penduduk maluku utara periode 1990-2000, rata-rata per tahun mencapai 1,54 persen. selama periode 2000-2010, rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,47 persen. peningkatan laju pertumbuhan penduduk selama dua dekade ini harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. pertumbuhan penduduk yang tinggi berarti setiap tahun akan terjadi pertambahan penduduk yang besar. ini tentunya membutuhkan penambahan berbagai fasilitas pelayanan umum seperti fasilitas kesehatan, pendidikan maupun pemenuhan kebutuhan pokok (pangan dan papan). apabila dilihat menurut kabupaten/kota, terlihat bahwa rata-rata laju pertumbuhan per tahun pada jangka waktu 2000–2010 per kabupaten/kota sangat bervariasi. laju pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi di kabupaten halmahera utara yaitu 5,72 persen per tahun. sedangkan kepulauan sula memiliki laju pertumbuhan terendah yaitu 0,8 persen per tahun. 

Dari angka laju pertumbuhan penduduk, angka beban ketergantungan keberhasilan pembangunan bidang kependudukan diantaranya dapat tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif, khususnya kelompok usia 0-14 tahun, yang berarti pula semakin rendahnya angka beban ketergantungan. semakin kecil angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif (15-64 tahun) untuk meningkatkan kualitas dirinya karena semakin kecil beban yang harus ditanggung terhadap penduduk usia tidak produktif. dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, angka beban ketergantungan berubah secara fluktuatif. pada 2010, angka beban ketergantungan di maluku utara sebesar 62,29 artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 62 sampai dengan 63 penduduk usia tidak produktif. padahal pada 2009, angka beban ketergantungan di maluku utara sebesar 61,37

Transisi penduduk ditunjukkan dengan menurunnya proporsi penduduk usia produktif yang diikuti dengan meningkatnya proporsi penduduk usia tua (65 tahun ke atas). pada 2009, proporsi penduduk produktif sebesar 61,97 persen, turun menjadi 61,62 persen.

salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah adalah menciptakan lapangan kerja atau usaha yang layak. tantangan ini mencakup dua aspek sekaligus. penciptaan lapangan kerja yang baru bagi angkatan kerja yang belum bekerja, dan peningkatan produktivitas kerja bagi mereka yang sudah bekerja sehingga memperoleh imbalan kerja yang memadai untuk dapat hidup secara layak. data ketenagakerjaan yang disajikan dalam publikasi ini mengunakan data penduduk umur 15 tahun ke atas yang bersumber dari survei angkatan kerja nasional (sakernas).










Berkembangnya pola pikir yang konservatif di masyarakat, bahwa yang harus mencari nafkah adalah laki-laki. pada 2010, dari 100 angkatan kerja perempuan di maluku utara, sepuluh sampai 11 orang diantaranya pengangguran. lapangan kerja dan status pekerjaan salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja adalah komposisi penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan. selain itu, indikator tersebut juga mencerminkan struktur perekonomian suatu wilayah.  Sampai dengan 2010, lapangan usaha pekerjaan utama di maluku utara masih tetap didominasi oleh sektor pertanian. Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas menurut klasifikasi lapangan usaha pekerjaan utama, 2008-2010 sampai 2010, sektor pertanian masih mendominasi lapangan usaha pekerjaan utama penduduk di maluku utara.

pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan (ekonomi) penduduk, dimana semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk. seperti hukum yang dikemukakan oleh ernst engel (1857) bahwa bila selera tidak berbeda maka persentase pengeluaran untuk makanan menurun seiring dengan meningkatnya pendapatan, hukum ini ditemukan engel dari perangkat data survei pendapatan dan pengeluaran. perkembangan kemiskinan kemiskinan adalah masalah nasional yang harus segera ditanggulangi. penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk mengurangi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. potret kemiskinan di maluku utara selama lima tahun terakhir disajikan pada tabel dibawah ini,





dalam analisis kemiskinan dikenal beberapa indikator penting, diantaranya indeks kedalaman kemiskinan (p1), indeks keparahan kemiskinan (p2), dan garis kemiskinan. indeks kedalaman kemiskinan menjelaskan rata-rata jarak taraf hidup penduduk miskin dengan garis kemiskinan, yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. namun demikian, indeks ini tidak sensitif terhadap distribusi pendapatan di antara penduduk miskin, sehingga dibutuhkan indikator lain guna mengukur tingkat keparahan kemiskinan (p2). besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. secara umum, garis kemiskinan di maluku utara pada 2010 mengalami kenaikan dibandingkan 2009 yaitu sebesar 5,70.

Pola penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. sedangkan kenaikan indeks p1 pada 2009-2010 mengindikasikan bahwa walaupun ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin menyempit, namun ada kecenderungan pengeluaran tersebut cenderung makin menjauhi (melebar) dari garis kemiskinan. pengeluaran rumah tangga secara umum data konsumsi/pengeluaran susenas dibagi menjadi dua kelompok, yaitu konsumsi/pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. tingkat kebutuhan permintaan (demand) terhadap kedua kelompok pengeluaran tersebut pada dasarnya berbeda. dalam kondisi pendapatan terbatas, kita akan mendahulukan pemenuhan kebutuhan makanan, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan. seiring dengan peningkatan pendapatan maka lambat laun akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, yaitu penurunan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan dan peningkatan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk bukan makanan. dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. determinan dari kesejahteraan ekonomi adalah kemampuan daya beli penduduk. bila kemampuan daya beli penduduk mengalami penurunan akan mengurangi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok. 

Comments :

2 Komentar Kritis to “PRODUKTIVITAS KERJA DAN KEMISKINAN, INDIKATOR KESEJAHTERAAN PENDUDUK MALUKU UTARA”

saya rasa untuk mengukur krmiskina bukan hanya di ukur lewat rasio kemiskinan ataupin pengeluaran yang di sinergikan dengan pendapatan yang tidak merata. ada hal yang menjadi ganjil di setiap wacana atau diskursus tentang roduktivitas dan kemiskinan ini. apalagi masalah yang hanya di ukur lewat satu indikator dengan memperbanyakkan variabel-variabel yang membuat lebar problem bahasaannya. di titik ini, ada juga ketidak pastian dalam bahasaan ini karena tidak ada identivikasi yang sahih atau rill untuk menjadikan sebuah metode untuk tetap dan dapat meretas masalah kemiskinan di negara indonesia dan khususnya maluku utara.

Airil Babos said...
on 

memang dpt dibenarkan jika wacana kemiskinan dan produktivitas kerja yg sngaja sy angkat sbg salah satu ukuran kesejahteraan kependudukan di maluku utara, dlm penyajian scara kualitatif tdk dpt dijadikan suatu reprsentasi kondisi real di lapangan.
Namun data ini patutnya dpt mnjadi suatu bgian dari perumusan pencanangan dalam perencanaan tata kelola kependudukan dimaluku utara.
indikator kesehatan, pola kependudukan yg dipengaruhi budaya, paradigma dan pola pikir sbg variabel lain yg mnjadi faktor penunjang tingkat kesejahteraan di maluku utara patut dipertimbangkan dlm ukuran kemiskinan itu sendiri. Bahwa harus ada ukuran baku dan kesepakatan pola pikir diantara kita utk menyepakati ukuran kemiskinan yg kita maksud bersama.

manajemen tata kelola kependudukan yg buruk sy pikir juga mnjadi suatu faktor penting dlm indikator kemiskinan. Laju prtumbuhan penduduk yg tdk terbendung, lapangan pekerjaan yg tdk trsedia, tdk ada peningkatan sdm, dan pola urbanisasi dan transimgrasi yg tdk terkontrol trbukti scara signifikan mningkatkan angka kemiskinan dimaluku utara.

memang saya akui, keterbatasan dlm penyajian tulisan karena keterbatasan referensi yg ada. Namun dari komentar saudara.. sy dpt mnangkap kekritisan dan semangat saudara airil dlm pengembangan lanjutan kondisi dan pola kependudukan maluku utara kedepan. Semoga saudara dpt komitmen dgn semangat saudara dan dpt mnjadi bagian dr mereka yg menciptkan perubahan di maluku utara yg lebih tertata.

nC said...
on 

Post a Comment

[ Gunakan Kotak Komentar Pop Up untuk Berkomentar ]

Gunakanlah hak suara anda pada kotak dibawah ini secara profesional.

Older Post →