Powered by Blogger.

Sunday, 12 June 2011

NEGARA HUKUM


A. Istilah
Dalam kepustakaan berbahasa Indonesia telah populer dengan istilah “negara hukum”. Ada pendapat yang mengatakan istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “rechtsstaat” atau “Rule of Law”, sehingga menyamakan pengertian negara hukum dengan rechtsstaat atau rule of law.
Menurut Philipus Hadjon dari segi konsepnya negara hukum tidak dapat disamakan dengan rechtsstaat dan Rule of law. Menurutnya Rechtsstaat lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme, yakni kekuasaan dari raja yang sewenang-wenang untuk mewujudkan negara yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, atau sifatnya revolusioner. Lain halnya dengan rule of law berkembang secara evolusioner. Selanjutnya konsep rechtsstaat bertumpu pada sistem hukum Kontinental (civil law), sedangkan konsep rule of law bertumpu pada sistem hukum common law. Dengan demikian istilah Rechtsstaat dan Rule of law tidak bisa disamakan begitu saja dengan negara hukum (Pancasila). Meskipun berbeda konsep antara rechtsstaat dan Rule of law, namun keduanya mengarahkan dirinya pada satu sasaran yang utama yaitu “pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia”, dengan sistem hukumnya sendiri (berbeda).

B. Unsur-Unsur Negara Hukum
Setiap negara pasti mempunyai peraturan-peraturan yang dijadikan pedoman dan wajib ditaati oleh seluruh warga negara. Namun suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum, apabila negara tersebut mempunyai syarat-syarat atau memiliki unsur-unsur tertentu. Olek karena itu meskipun dalam negara tersebut terdapat peraturan yang telah ditaati oleh warganya bukan berarti negara tersebut merupakan negara hukum. Apabila terdapat kekuasaan penuh di tangan seorang pemimpin atau raja maka negara tersebut mempunyai sistern pemerintahan monarki absolut, dimana kekuasaan raja tidak terbatas dan raja bertindak sewenang-wenang, setiap perintah maupun perkataan raja dianggap benar dan wajib ditaati oleh seturuh rakyatnya.
Secara sederhana yang dimaksudkan dengan negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan pada hukum. Konsep negara hukum di Eropa dikembangkan oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl dll dengan menggunakan istilah rechtsstaat. Sedangkan di Amerika Serikat konsep negara hukum dikembangkan oleh A.V. Dicey dengan sebutan The Rule of Law, (Jimly Asshiddiqie, 2009).
Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya Rechtsstaat mencakup 4 (empat) elemen, yaitu :
1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
4. Peradilan tata usaha negara.
Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya 3 (tiga) ciri penting negara hukum yang disebut The Rule of Law, yaitu :
1. Supermasi hukum dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
2. Kedudukan yang sama di depan hukum, baik bagi rakyat biasa maupun pejabat pemerintah.
3. Terjaminnya hak-hak asasi manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. (Winarno, 2009)
Menurut Jimly Asshiddiqie, merumuskan 12 (dua belas) prinsip pokok atau pilar utama suatu negara hukum (the rule of law maupun rechtsstaat).
Pertama : Supermasi hukum (supermacy of law), yakni adanya pengakuan normatif dan empiris akan prinsip supermasi hukum, artinya semua permasalahan diselesaikan dengan hukum sebagai pdoman tertinggi. Pada hakekatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi.
Kedua; Persamaan dalam hukum (Equality before the law). Hal ini berkaitan dengan adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empiris.
Ketiga; Asas legalitas (due process of law). Dalam setiap negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas, yakni segala tindakan pemerintahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan tertulis tsb harus ada lebih dahulu dari perbuatan atau tindakan administrasi.
Keempat; pembatasan kekuasaan . Pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dilakukan dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal dan pemisahan kekuasaan secara horizontal. Hal ini dimaksudkan bisa terjadi checks and balances dan tidak terjadinya tindakan kesewenang-wenangan.
Kelima; Organ-organ eksekutif independen. Dalam rangka membatasi kekuasaan, harus adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat independen, seperti : Bank Sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dll, juga lembaga-lembaga baru seperti Komisi HAM, Komisi Pemilihan Umum dll, dimana sebelumnya dianggap sepenuhnya di tangan kekuasaan eksekutif, sekarang berkembang menjadi independen.
Keenam; peradilan bebas dan tidak memihak. Peradilan bebas dan tidak memihak mutlak harus ada di dalam negara hukum. Dalam menjalankan tugas judicialnya, Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun baik karena kepentingan politik (jabatan) maupun kepentingan ekonomi (uang). Hakim hanya memihak kepada kebenaran dan keadilan.
Ketujuh; Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam setiap negara hukum harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara. PTUN dianggap dapat menjamin agar warga negara tidak didzalimi oleh keputusan-keputusan para pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa.
Kedelapan; Cobnstitutional Court (Mahkamah Konstitusi). Disamping adanya PTUN negara hukum modern mengadopsikan gagasan adanya Mahkama Konstitusi. Pentingnya lembaga ini adalah dalam upaya memperkuat sistem check and balance antara cabang-cabang kekuasaan misalnya dengan wewenang memutus sengketa antar lembaga negara.
Kesembilan; Perlindungan Hak Asasi Manusia. Setiap manusia sejak dilahirkan menyandang hak-hak yang bersifat asasi. Negara tidak dibenarkan membatasi/mengurangi makna kebebasan dan hak-hak asasi manusia itu. Adanya perlindungan Ham merupakan pilar penting dalam setiap negara hukum.
Kesepuluh; Bersifat Demokratis. Dianut dan dipraktekkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan diterapkan mencerminkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan tidak boleh diterapkan secara sepihak.
Kesebelas; Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (welfare rechtsstaat). Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Sebagaimana citi-cita nasional Indonesia yang dirumuskan di dalam Pembukaan UUD 1945. Negara hukum Indonesia berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan atau mencapai ke empat tujuan negara tsb.
Keduabelas; Transparasi dan Kontrol Sosial. Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukumsehingga kelemahan /kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan dapat dilengkapi secara komplementer oleh peranserta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung). Sistem perwakilan di parlemen tidak dapat diandalkan sebagai saluran aspirasi rakyat, karena perwakilan fisik belum tentu mencerminkan perwakilan gagasan (aspirasi).
Berdasarkan literatur banyak pendapat dari para ahli tentang ciri-ciri atau unsur-unsur dalam suatu negara hukum. Ciri-ciri suatu negara hukum senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan dan kompleksnya kehidupan masyarakat. Dua unsur pokok yang selalu menjadi inspirasi prinsip-prinsip negara hukum adalah: pembatasan kekuasaan negara dan perlindungan hak-hak asasi manusia.
Negara hukum dibedakan menjadi dua yaitu negara hukum formal dan negara hukum material. Negara hukum formal adalah negara yang mempunyai tugas mempertahankan ketertiban dan keamanan negara saja. Sedangkan dalam urusan sosial maupun ekonomi negara tidak boleh mencampurinya. Negara hukum material adalah negara selain bertugasmembina ketertiban hukum. Ia juga ikut bertanggung jawab dalam membina dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.



C. Negara Hukum Indonesia
1. Landasan Yuridis Negara Hukum Indonesia
Dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia menentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Mengandung arti bahwa segala perilaku yang ada dalam suatu negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang diperintah (rakyat) harus berdasarkan atas aturan-aturan hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan. Hukum dijadikan sebagai panglima dalam kehidupan bernegara.
Sebelum diamandemen, landasan yuridis negara hukum Indonesia hanya tercantum dalam Penjelasan Umum UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara, yaitu : “Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat)”. Melalui amandemen UUD 1945 yang meniadakan penjelasan, kemudian dimasukkan ke dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, tanpa embel-embel Rechtsstaat. Menurut Moh. Mahfud. MD,(2007) perobahan tanpa mencantumkan lagi kata Rechtsstaat di dalam kurung, harus diartikan bahwa negara hukum Indonesia menerima asas kepastian hukum (titik berat pada Reechtsstaat) sekaligus asas keadilan (titik berat pada The rule of law) dengan maksud memberi tempat yang lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan tanpa dominasi kepastian hukum.
Konsepsi negara hukum Indonesia dapat dimasukkan dalam konsep negara hukum materil atau negara hukum dalam arti luas. Hal ini tampak pada rumusan tujuan bernegara yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945. Dasar lain yang dapat dijadikan dasar bahwa Indonesia adalah negara hukum dalam arti materiil adalah dalam bagian Pasal-pasal UUD 1945, antara lain pada Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial (Pasal 33 dan 34).
Dengan demikian secara konstitusional Indonesia adalah negara hukum yg dinamis (negara hukum materii). Artinya negara melalui penyelenggarannya dituntut untuk berperan luas demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

2. Perwujudan Negara Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia
Momentum reformasi tahun 1998 yang diawali dengan tumbangnya orde baru, kembali menegaskan bahwa hukum adalah panglima dalam kehidupan bernegara. Bukan ekonomi atau politik sebagaimana yang diangung-agungkan pada era orde baru. Sebagai panglima dalam kehidupan bernegara, hukum diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan warga negara tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan.
Operasionalisasi dari konsep negara hukum Indonesia dituangkan dalam konstitusi negara yakni UUD 1945 sebagai hukum dasar negara yang menempati posisi sebagai hukum negara tertinggi dalam tertib hukum (legal order) Indonesia.
Sejak bergulirnya reformasi tahun 1998 yang menumbangkan rezim orde baru, telah membawa perubahan besar dalam bidang kehidupan politik dan hukum di Indonesia. Dalam bidang politik, telah banyak bermunculan partai-partai politik dan masyarakat diberikan kebebasan dalam membentuk dan memilih partai politik sesuai dengan aspirasinya. Dalam bidang hukum, adanya amandemen UUD 1945 yang dijadikan dasar untuk menyelaraskan berbagai peraturan perundang-undangan di bawah UUD untuk mencapai tujuan negara.
Meski reformasi telah berhasil mengganti kepemimpinan nasional, bukan berarti permasalahan telah selesai. Dalam bidang hukum, munculnya kasus korupsi yang melibatkan pejabat baik d ipusat maupun di daerah, munculnya Peraturan Daerah (Perda) yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, timbulnya perselisihan antara lembaga penegak hukum seperti kepolisian dengan KPK, dan masih banyak permasalahan negara yang butuh penanganan yang serius dari pemerintah. Proses penegakkan hukum masih diskrimitatif dan tidak konsisten serta parameter yang digunakan tidak objektif dan cendrung mengedepankan kepentingan kelompok tertentu.
Perjalanaan reformasi selama hampir tigabelas tahun telah menyisakan permasalahan yang sama dengan masa orde baru yaitu transparansi dalam penegakkan hukum. Hukum harus diposisikan sebagai panglima dalam tingkah laku kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Baik masyarakat, aparat pemerintah termasuk didalamnya aparat penegak hukum harus tunduk pada hukum tanpa adanya diskriminatif dan segala permasalahan hukum wajib diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.
Penegakkan hukum di Indonesia saat ini masih jauh dari harapan. Suatu gambaran diperoleh dalam penegakkan hukum di Indonesia, yakni hukum akan ditegakkan manakala pihak-pihak yang terlibat adalah masyarakat lemah. Namun hukum akan kehilangan fungsinya manakala pihak yang terlibat menyangkut atau ada sangkut pautnya dengan oknum aparat penegak hukum, penguasa dan pengusaha (orang kaya).
Banyak kasus yang dapat disaksikan melalui media massa baik elektronik maupun media cetak yang menunjukkan ketidakseriusan dalam penangannya dan tidak transparan. Tidak transparannya proses pemeriksaan dan penyelidikan serta pengalaman masa lalu terhadap kinerja kepolisian yang buruk menimbulkan opini masyarakat yang tidak percaya kepada hukum. Tekad pemberantasan korupsi di Indonesia semakin kabur dan tidak jelas. Aparat penegak hukum yang diharapkan mampu melaksanakan pemberantasan korupsi ternyata diduga tersangkut/ikut terlibat kasus korupsi. Dalam hal ini meenunjukkan bahwa hukum tidak berfungsi dengan baik.
Menurut Soerjono Soekamto, hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keserasian dan hubungan antara empat faktor, yakni:
1. Hukum dan peraturan itu sendiri.
Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidak cocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ketidakserasian antara hukum tertulis dengan hukum kebiasaan, dan seterusnya.
2. Mentalitas Petugas yang menegakkan hukum.
Penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela/pengacara, petugas pemasyarakatan, dan seterusnya. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi jika mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi pada sistem penegakkan hukum.
3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum.
Kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai, maka penegakkan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.
4. Kesadaran dan kepatuhan hukum dari para warga masyarakat.

Comments :

8 Komentar Kritis to “NEGARA HUKUM”

Artikel bagus...!!
Kepatuhan hukum menurutku harus diawali dari orang tua yang menjadikan anak menjadi sadar hukum sejak dini.... begitu seterusnya...

OK NC..., Link kamu sudah ada di blog saya :
http://www.carabuatwebgratis.com/

Noer said...
on 

Nice info sob..
Keep posting :)

Komud said...
on 

@noer n komud.
thx bro.
link km jg sdh ada di blog sy. thx ;)

nC said...
on 

Hai saya mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia artikel yang sangat menarik ..
terimakasih ya infonya :)

uii profile said...
on 

Makasih yah atas informasinya

Anonymous said...
on 

trima kasih atas infonya, membantu sekali :)

Anonymous said...
on 

trima kasih atas infonya, membantu sekali :)

Anonymous said...
on 

aku masig belum mengerti dengan artikel ini

Anonymous said...
on 

Post a Comment

[ Gunakan Kotak Komentar Pop Up untuk Berkomentar ]

Gunakanlah hak suara anda pada kotak dibawah ini secara profesional.