Diberdayakan oleh Blogger.

Selasa, 07 Juni 2011

KONSTITUSI

A. Pengertian Konstitusi
Istilah Konstitusi berasal dari bahasa Prancis “Constituer” yang berarti membentuk, yakni membentuk, menyusun, atau menyatakan suatu Negara, konstitusi diartikan peraturan dasar tentang pembentukan suatu Negara, atau Undang-Undang Dasar (Noor MS Bakry, 2009 : 132). Dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah grondwet dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah constitution yang diartikan undang-undang dasar yaitu seluruh peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.
Istilah Konstitusi sering diidentikkan dengan undang-undang dasar. Pengertian konstitusi dalam prakteknya diartikan lebih luas dari pengertian undang-undang dasar yakni diartikan sebagai Hukum dasar. Para pendiri Negara kita(the founding fathers) juga menggunakan istilah Hukum Dasar. Di dalam Penjelasan UUD 1945 dikatakan : ….Undang-Undang Dasar suatu Negara ialah hanya sebagian dari hukum dasar Negara itu . Undang-Undang dasar adalah hukum dasar yang tertulis, sedang di samping Undang-Undang dasar tersebut berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara, meskipun tidak tertulis”. Hukum dasar tidak tertulis disebut Konvensi.
Undang-Undang dasar umumnya diartikan ke dalam 3 (tiga) pengertian, yakni :
1. Secara politis, konstitusi adalah kesepakatan penyerahan kekuasaan pada kedaulatan yang lebih tinggi atau kontrak social;
2. Secara sosiologis, konstitusi adalah kesepakatan individu-individu dalam mendirikan organisasi sebagai payung untuk menaungi kehidupan dan eksistensi individu dalam hidup bermasyarakat;
3. Secara yuridis, konstitusi adalah perjanjian tertulis hasil kesepakatan yang berisi tujuan dan aturan untuk mengatur para pihak yang bersepakat tersebut.
Menurut Lord Bryce, ada 4 (empat) alasan menyebabkan timbulnya undang-undang dasar (konstitusi), yaitu :
1. Keinginan dari rakyat untuk menjamin hak-haknya agar tidak terancam oleh penguasa.
2. Keinginan dari baik yang memerintah maupun yang diperintah.
3. Keinginan dari para pembentuk Negara untuk menjamin cara penyelenggaraan Negara yang pasti.
4. Keinginan untuk menjamin adanya kerja sama yang efektif di antara Negara-negara yang pada mulanya berdiri sendiri-sendiri. (Nomensen Sinamo, 2010 : 81)
C.F. Strong, memahami Konstitusi sebagai suatu kumpulan asas-asas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dalam arti luas, hak-hak dari yang diperintah dan hubungan antar keduanya.
K.C. Wheare mengartikan Konstitusi sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu Negara berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu Negara.
Dari berbagai pengertian tentang Konstitusi, tergambar jelas bahwa betapa pentingnya suatu konstitusi dalam kehidupan suatu Negara, dapat dibayangkan bagaimana jadinya jika suatu Negara tanpa memiliki konstitusi.
Dalam arti luas, merupakan himpunan peraturan yang mendasari serta mengatur pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya. Sedangkan dalam arti sempit, konstitusi merupakan sekumpulan peraturan yang legal dalam lapangan ketatanegaraan suatu Negara yang dimuat dalam satu dokumen yang terkait satu sama lain.

B. Negara Konstitusional
Setiap Negara memiliki Konstitusi sebagai hukum dasar, tetapi tidak semua Negara memiliki Undang-undang Dasar. Inggris misalnya tetap disebut sebagai Negara konstusional meskipun tidak memiliki undang-undang dasar. Konstitusi Inggris tersebar dalam berbagai dokumen misalnya; Magna Charta (1215), Bill of Rights (1689) dan Parliament Act (1911).
Apakah setiap Negara yang memiliki konstitusi secara otomatis (layak) disebut Negara konstitusional? Jawabannya : tidak cukup hanya memiliki konstitusi, tetapi Negara yang bersangkutan harus menganut gagasan tentang Konstitusionalisme. Konstitusionalisme merupakan gagasan bahwa dalam konstitusi setiap Negara harus mampu memberikan batasan kekuasaan pemerintahan serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar (Ham) warga Negara. Dengan kata lain meskipun suatu Negara memiliki konstitusi tetapi mengabaikan dua hal tersebut maka bukan Negara konstitusional. Jadi Negara konstitusional bukanlah semata-mata Negara yang telah memiliki konstitusi, tetapi perlu dipertanyakan lagi apakah konstitusi Negara tersebut memuat (berisi) pembatasan atas kekuasaan dan jaminan akan hak-hak dasar warga negaranya. Dengan demikian Negara konstitusional bukan sekedar konsep formal, tetapi juga memiliki makna normatif.

C. Syarat dan Ciri Konstitusi
Pada umumnya suatu konstitusi berisi 3 (tiga) hal pokok, yakni :
1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya;
2. Ditetapkan susunan ketatanegaran suatu Negara yang bersifat fundamental;
3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan.
Ada 6 (enam) cirri yang harus ditegaskan dalam sebuah konstitusi :
1. Adanya public authority.
2. Pelaksanaan kedaulatan rakyat (melalui perwakilan) harus dilakukan dengan menggunakan prinsip “universal and equal suffrage” dan pengangkatan eksekurtif melalui peemilihan yang demokratis.
3. Pemisahan atau pembagian kekuasaan serta pembatasan wewenang.
4. Adanya kekuasaan kehakiman yang mandiri yang dapat menegakkan hukum dan keadilan baik terhadap rakyat maupun pemerintah/penguasa.
5. Adanya sistem kontrol terhadap militer san kepolisian untuk meneegakkan hokum dan menghormati hak-hak rakyat.
Meriam Budiarjo, mengemukakan ciri konstitusi minimal ada 5, yakni :
1. Memuat organisasi Negara
2. Mencantumkan hak asasi maanusia
3. Tersedianya prosedur mengubah UUD
4. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah UUD.
5. Merupakan peraturan hukum yang tertinggi dan mengikat semua orang.
Fungsi konstitusi antara lain :
1. Deklarasi pendirian sebuah Negara yang berisi visi dan misi hokum dasar tertulis sebagai hasil kesepakatan para pendiri Negara;
2. Membagi kekuasaan Negara agar tidak memusat;
3. Membatasi kekuasaan Negara ats legislative, eksekutif dan yudikatif;
4. Menjamin hak asasi manusia,
5. Dokumen nasional yang resmi (sertifikat kelahiran Negara : idiologi atau spirit bangsa bagi penyelenggara Negara dalam memperjuangkan tujuan Negara; legitimasi keberadaan organisasi dan ppembagian/pembatasan kekuasaan Negara, perlindungan terhadap hak-hak Negara, kesatuan dan identitas nasional.








UUD 1945 SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
1. Konstitusi Yang Pernah Berlaku di Indonesia
Sejak Proklamasi hingga sekarang di Indonesia telah berlaku 3 (tiga) macam undang-undang dasar dalam 4 (empat) periode, yaitu :
a. Periode 18 Agustus 1945 s/d 27 Desember 1949 (UUD 1945 terdiri dari : Pembukaan, Batang Tubuh 16 Bab, 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan dan Penjelasan.
b. Periode 27 Desember 1949 s/d 17 Agustus 1950 berlaku Konstitusi RIS (terdiri dari ; 6 Bab, 197 pasal dan beberapa bagian.
c. Periode 17Agustus 1950 s/d 5 Juli 1959, berlaku UUDS 1950 yang terdiri dari; 6 Bab, 146 Pasal dan beberapa bagian.
d. Periode 5 juli 1959 s/d sekarang kembali ke UUD 1945.

Pengertian pokok tentang undang-Undang Dasar 1945 dimaksudkan adalah keseluruhan naskah yang terdiri dari tiga bagian,yakni; pembukaan, Batang Tubuh dan penjelasan (naskah asli), yang setelah diadakan perubahan (amanemen) telah ditiadakan penjelsannya dan hanya terdiri dari pembukaan dan Pasal-pasal (Pasal II Aturan Tambahan UUD NRI menyebutkan : Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, UUD NRI Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal).
Undang-undang dasar 1945 merupakaan hukum dasar tertulis, karena di sampingnya masih ada hukum dasar tidak tertulis, yakni aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis yang disebut konvensi. Suatu konvensi memiliki ciri-ciri (syarat-syarat) sbb :
a. Kebiasaan yang terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara.
b. Berjalan sejajar dengan UUD, sehingga tidak bertentangan dengannya.
c. Merupakan aturan-aturan dasar sebagai pelengkap yang tidak terdapat dalam UUD.
d. Diterima oleh rakyat, sehingga tidak bertentangan dengan kehendak rakyat.

2. Reformasi dan Perubahan UUD 1945
Salah satu tuntutan Reformasi adalah perubahan (amandemen) UUD 1945. Sejak dikeluarkannya Dekrit 5 Juli 1959 sampai berakhirnya kekuasaan Orde Baru, UUD 1945 belum pernah diubah. Dimasa Orde lama maupun Orde baru pelaksanaan pemerintahan dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup melalui Ketetapan MPRS merupakan contoh penyelewengan UUD 1945.
Di masa Orde baru UUD 1945 seakan tidak boleh diotak-atik oleh siapapun (hanya pemerintah orde baru (Soeharto) yang boleh menafsirkan makna yang terkamdung di dalam UUD 1945 dan MPR hanya mensahkan). Contoh tafsir terhadap pasal 6 dan 7 UUD 1945 yang mengamanatkan Pemilihan Presiden daan Wakil Presiden yang dilakukan oleh MPR dengan suara terbanyak,direduksi menjadi : Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis dengan suara mufakat (tidak ada voting) dan calonnya harus tunggal. Disamping itu tidak ada pembatasan masa jabatan Presiden. Hasilnya Soeharto berhasil menduduki kursi presiden selama 32 tahun, sementara wakil presidennya selalu berganti.

Sejarah Konstitusi kita juga menunjukkan bahwa UUD 1945 bersifat sementara yang akan disempurnakan bila keadaan sudah aman. Diantara argumentasi yang mendasari perubahan UUD 1945 tersebut antara lain:

Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal ini berakibat pada tidak terjadinya checks and balances pada institusi-institusi ketatanegaraan.

Kedua, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden). Sistem yang dianut UUD 1945 adalah executive heavy yakni kekuasaan dominan berada di tangan Presiden dilengkapi dengan berbagai hak konstitusional yang lazim disebut hak prerogatif (antara lain: memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi) dan kekuasaan legislatif karena memiliki kekuasan membentuk Undang-undang.

Ketiga, UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu “luwes” dan “fleksibel” sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu penafsiran (multitafsir), misalnya Pasal 7 UUD 1945 (sebelum di amandemen).

Keempat, UUD 1945 terlalu banyak memberi kewenangan kepada kekuasaan Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan Undang-undang. Presiden juga memegang kekuasaan legislatif sehingga Presiden dapat merumuskan hal-hal penting sesuai kehendaknya dalam Undang-undang.

Kelima, rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi manusia dan otonomi daerah. Hal ini membuka peluang bagi berkembangnya praktek penyelengaraan negara yang tidak sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, antara lain sebagai berikut: a) Tidak adanya check and balances antar lembaga negara dan kekuasaan terpusat pada presiden; b) Infra struktur yang dibentuk, antara lain partai politik dan organisasi masyarakat; c) Pemilihan Umum (Pemilu) diselenggarakan untuk memenuhi persyaratan demokrasi formal karena seluruh proses tahapan pelaksanaannya dikuasai oleh pemerintah; d) Kesejahteraan sosial berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 tidak tercapai, justru yang berkembang adalah sistem monopoli dan oligopoli.

3. Dasar Yuridis Perubahan UUD 1945 dan Kesepakan Dasar

MPR melakukan perubahan UUD 1945 berpedoman pada Pasal 37 UUD 1945 yang mengatur prosedur perubahan.
(1) Untuk mengubah UUD sekurang-kurangnya 2/3 daripada Jumlah anggota MPR harus hadir.
(2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah aanggota yang hadir.
Sebelum melakukan perubahan dalam sidang istimewa MPR tahun 1998 mencabut Tap MPR No.IV/MPR/1983 tentang Referendum.
Sebelum MPR melakukan perubahan UUD 1945, MPR menetapkan 5 (lima) kesepakatan dasar, yaitu :
1. Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945
2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesa
3. Mempertegas Sistem pemerintahan Presidensial
4. Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-haal yang normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal
5. Melakukan perubahan dengan cara adendum.

4. Jenis Perubahan UUD 1945
Adapun jenis perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR adalah :
- Mengubah
- Membuat rumusan baru sama sekali
- Menghapus/menghilangkan
- Memindahkan tempat pasal atau ayat sekaligus mengubah penomoran pasal atau ayat
Contoh :
(1) Mengubah
Pasal 2 ayat (1) rumusan asli
Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.
Pasal 2 ayat (1) diubah menjadi
Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
(2) Membuat rumusan baru
Pasal 6A ayat (1)
Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
(3) Menghapuskan/menghilangkan rumusan yang ada
Bab IV DPA dihapus
(4) Memindahkan rumusan pasal ke dalam rumusan ayat atau sebaliknya
Pasal 34 (naskah asli)
Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara
Diubah menjadi :
Pasal 34
(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara
Pasal 23 ayat (2) naskah asli
Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang
Diubah menjadi Pasal 23B
Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang
Perlu diketahui bahwa walaupun UUD 1945 disusun dalam satu naskah, hal itu sama sekali tidak mengubah sistemaatikanya yakni secara penomoran tetap terdiri atas 16 bab dan 37 pasal. Perubahan bab dan pasal hanya ditandai dengan penambahan huruf (A, B. C dan seterusnya) di belakang angka bab ataau pasal, misalnya bab VIIA tentang DPD dan pasal 22E.

Perbandingan isi UUD 1945 sebelum dan setelah perubahan
No Bab pasal Ayat Aturan peralihan Aturan tambahan
1 Sebelum perubahan 16 37 49 4 pasal 2 ayat
2 Setelah perubahan 21 73 170 3 pasal 2 pasal

Secara garis besar 21 Bab UUD 1945 berisi
Bab I : Bentuk dan Kedaulatan (pasal 1)
Bab II : Majelis Permusyawaratan Rakyat (Pasal 2 – 3)
Bab III : Kekuasaan Pemerintahan
Negara (Pasal 4 – 16)
Bab IV : DPA (dihapus)
Bab V : Kemeenterian Negara (pasal 17)
Bab VI : Pemerintah Daerah (pasal 18 – 18B)
Bab VII : Dewan Perwakilan Rakyat (pasal 19 – 22B)
Bab VIIA : Dewan Perwakilan Daerah (pasal 22C – 22D)
Bab VIIB : Pemilihan Umum (pasal 22E)
Bab VIII : Hal Keuangan (paal 23 – 23D)
Bab VIIIA: Badan Pemeriksa Keuangan (23E – 23G)
Bab IX : Kekuasaan Kehakiman (pasal 24 – 25)
Bab IXA : Wilayah Negara (pasal 25A)
Bab X : Warga Negara dan Penduduk (pasal 26 – 28)
Bab XA : Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Dasar Manusia (pasal 28A – 28J)
Bab XI : Agama (pasal 29)
Bab XII : Pertahanan dan Keamanan Negara (pasal 30)
Bab XIII : Pendidikan dan Kebudayaan (31 – 32)
Bab XIV : Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial (Pasal 33 – 34)
Bab XV : Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (psl 35 – 36C)
Bab XVI : Perubahan Undang-Undang Dasar (pasal 37)
Meskipun UUD 1945 diadakan perubahan dalam 4 masa sidang, tetapi tidak tepat (tidak benar) dikatakan UUD 1945 telah dirobah (diamandemen) 4 (empat) kali. Yang benar adalah UUD 1945 dirobah 1 x (satu kali), dibahas selama 3 (tiga) tahun dan disahkan dalam 4 (empat) tahap sidang tahunan MPR, yakni :
- Tahun 1999 (14 21 Oktober 1999)
- Tahun 2000 (7 - 18 Agustus 2000)
- Tahun 2001 (1 - 9 November 2001)
- Tahun 2002 (1 - 10 Agustus 2002)

Comments :

4 Komentar Kritis to “KONSTITUSI”

thx artikel.a sob.
membantu tugas makalah ana. :) hehe

Anonim mengatakan...
on 

terima kasih banyak artikel nya..sangat membantu saya dalam mengerjakan tugas kuliah.

Anonim mengatakan...
on 

thank buat artikelnya......

Anonim mengatakan...
on 

At this time all households owns any kind of yellow toaster oven as well as
along with each doing work. A definite cheesy Saucepan is typically produced certain includes only three instant leg muscles which unfortunately spike
the item over the heat source. Some toaster oven is built in a manner that for example
loaf of bread can be carried out. Of course cooking time possible
doubly too long seeing that probably would set aside whenever using an established cookware.


Review my blog; rotisserie oven (toasterovenpicks.com)

Anonim mengatakan...
on 

Poskan Komentar

[ Gunakan Kotak Komentar Pop Up untuk Berkomentar ]

Gunakanlah hak suara anda pada kotak dibawah ini secara profesional.