Powered by Blogger.

Wednesday, 13 April 2011

Sistem Pemerintahan Indonesia Pra Amandemen UUD 1945


BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penting untuk memberikan pengertian apa artinya sistem pemerintahan itu. Karena suatu konsep yang sudah baku sekalipun akan bisa lain pengertiannya manakala dilihat dari berbagai ”kacamata”. Sebagai contoh konsep system pemerintahan Indonesia dipenggal (secara analitik divergen) menjadi ”pemerintahan Indonesia” yang ditinjau dari sudut sistem, maka jelas akan berbeda artinya dengan pengertian ”sistem pemerintahan” yang dianut atau dilaksanakan di ”Indonesia”. Dari pengertian itulah akan tercermin ruang lingkup sistem pemerintahan yang dimaksud dalam tulisan ini. Menurut Sri Soemantri pengertian sistem pemerintahan adalah sistem hubungan antara organ eksekutif dan organ legislatif (organ kekuasaan legislatif).  Dua puluh delapan tahun kemudian, beliau mengatakan lagi bahwa sistem pemerintahan adalah S uatu sistem hubungan kekuasaan antar lembaga negara. Sistem pemerintahan dalam arti sempit ialah sistem hubungan kekuasaan antara eksekutif (pemerintah) dan legislatif. Dalam pada itu, sistem pemerintahan dalam arti luas adalah sistem hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem pemerintahan dalam arti luas inilah yang dimaksud dengan sistem ketatanegaraan Indonesia.
Kemudian Rukmana Amanwinata3 menyatakan bahwa sistem pemerintahan adalah hubungan antara kekuasaan eksekutif di satu pihak dengan kekuasaan legislatif di lain pihak. Eksekutif dalam konteks di atas adalah eksekutif dalam arti sempit yaitu menunjuk kepada kepala cabang kekuasaan eksekutif atau the supreme head of the executive departement. Apabila dihubungkan dengan UUD 1945, yang dimaksud dengan kepala cabang kekuasaan eksekutif tersebut adalah Presiden selaku kepala pemerintahan sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Indonesia memegang Kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Senada dengan pendapat Rukmana Amanwinata di atas, Bagir Manan mengungkapkan pula bahwa sistem pemerintahan adalah suatu pengertian (begrip) yang berkaitan dengan tata cara pertanggungjawaban penyelenggara pemerintahan (eksekutif) dalam suatu tatanan negara demokrasi. Dalam negara demokrasi terdapat prinsip geen macht zonder veraantwoordelijkheid (tidak ada kekuasaan tanpa astuu pertanggungjawaban).
Dengan demikian dalam tulisan ini  hanya akan membicarakan konsep ”sistem pemerintahan” yang sudah baku dan mungkin ”communis opinion doctorum” (diterima sebagai suatu kesepakatan umum) diantara pakar ketatanegaran bahwa bicara tentang sistem pemerintahan itu adalah bicara tentang corak hubungan eksekutif-legislatif. Sebab apabila bicara tentang hubungan lembaga-lembaga Negara yang lain selain eksekutiflegislatif namanya sudah sistem ketatanegaraan atau sistem pemerintahan dalam arti luas. Demikian pula dalam tulisan ini hanya membahas sistem pemerintahan berdasarkan pada UUD 1945 sebelum diamandemen.
BAB II
PEMBAHASAN MATERI


2.1  Sistem Pemerintahan

Menurut S. Pamuji dalam bukunya Teori Sistem dan Pengetrapannya
dalam Managemen dikatakan bahwa suatu sistem adalah kebulatan atau
keseluruhan yang kompleks atau terorganisir; suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh. Yang kemudian disempurnakan menjadi suatu kebulatan atau keseluruhan yang utuh, dimana di dalamnya terdapat komponen-komponen, yang pada gilirannya merupakan sistem tersendiri, yang mempunyai fungsi masing-masing, saling berhubungan satu dengan yang lain menurut pola, tata atau norma tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan.
Menurut Carl J. Friedich, sistem adalah suatu keseluruhan terdiri dari
beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional baik antara bagian-bagian yang akibatnya menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu. Sistem didefinisikan oleh Ryans sebagai :  Setiap kumpulan diidentifikasi unsur-unsur (benda, orang, aktivitas,  informasi catatan, dll) yang saling berhubungan dengan proses atau struktur dan  yang dianggap fungsinya sebagai suatu entitas organisasi dalam menghasilkan suatu  diamati (atau sesuatu hanya inferable) produk.
Campbell mendefinisikan sistem sebagai :  A system as any group of interrelated components or parts which function together to achieve a goal. Maksudnya, sistem itu merupakan himpunan komponen atau bagian yang saling berkaitan yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai sesuatu tujuan.
Melihat pengertian antara sistem dan pemerintahan diatas maka sistem
pemerintahan pada dasarnya adalah berbicara tentang bagaimana pembagian
kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara dalam menjalankan
kekuasaan-kekuasaan negara tersebut, dalam rangka menyelenggarakan
kepentingan rakyat.
Pada garis besarnya sistem pemerintahan yang dilakukan pada negaranegara demokrasi menganut sistem perlementer  atau presidensial  ataupun bentuk variasi yang disebabkan situasi atau kondisi yang berbeda sehingga melahirkan bentuk-bentuk semu (quasi), misalnya quasi parlementer maupun quasi presidensial.
Sistem pemerintahan yang ada di Indonesia sebagaimana diketahui, UUD 1945 berlaku dalam periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 dan periode 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang. Dengan adanya perubahan konstitusi yang diguankan Indonesia ini jelas mempengaruhi system pemerintahan yang diterapkan di Indonesia.



2.2 Bentuk-bentuk Sistem Pemerintahan

Dalam teori Hukum Tata Negara dikenal dua bentuk sistem pemerintahan yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensiil (presidensial). Tetapi dalam praktek ada juga dikenal sistem pemerintahan campuran yang disebut sistem parlementer tidak murni atau presidensiil tidak murni.Bahkan untuk kasus Indonesia pra amandemen UUD 1945, Padmo Wahyono menamakannya dengan “system MPR” yang mempunyai kelainan baik dari sistem presidensiil, parlementer maupun sistem parlementer/presidensiil tidak murni.
Suatu sistem pemerintahan disebut sistem pemerintahan parlementer  apabila eksekutif (pemegang kekuasaan eksekutif) secara langsung bertanggung jawab kepada badan legislatif (pemegang kekuasaan legislatif). Atau dengan kata-kata Strong: is it immediately responsible to parlement, artinya kelangsungan kekuasaan eksekutif tergantung pada kepercayaan dan dukungan mayoritas suara di badan legislatif. Setiap saat eksekutif kehilangan dukungan mayoritas dari para anggota badan legislative (misalnya, karena adanya mosi tidak percaya), eksekutif akan jatuh dengan cara mengembalikan mandat kepada Kepala Negara (Raja/Ratu/Kaisar atau Presiden). Dalam hubungan ini perlu sedikit penjelasan, bahwa keadaan di atas tidak selalu demikian. Dalam keadaan tertentu, pemegang kekuasaan eksekutif dapat mengadakan perlawanan terhadap kekuasaan legislatif. Jalan yang ditempuh yaitu dengan cara meminta Kepala Negara membubarkan badan legislatif dan segera menyelenggarakan pemilihan umum baru. Tetapi apabila kemudian dalam badan legislatif yang baru ternyata eksekutif dikalahkan lagi, badan eksekutif diwajibkan mengembalikan mandatnya.
Menurut C.F. Strong, dalam sistem the parliamentary executive terdapat lima karakteristik, yaitu : "... Konsepsi politik Kabinet sebagai badan selalu terdiri:
·         anggota Legislatif;
·         pandangan politik yang sama, dan dipilih dari partai yang memiliki mayoritas di House of Commons
·          penuntutan terhadap suatu kebijakan terpadu
·         bawah tanggung jawab bersama yang akan ditandai dengan pengunduran diri kolektif dalam hal kecaman parlemen, dan
·         mengakui sebuah subordinasi umum untuk satu menteri utama.


Secara sederhana, sistem pemerintahan parlementer murni dapat digambarkan sebagai berikut:

Sistem presidensiil adalah sistem pemerintahan di mana eksekutif tidak
bertanggung jawab pada badan legislatif. Pemegang kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh atau melalui badan legislatif meskipun kebijaksanaan yang dijalankan tidak disetujui oleh pemegang kekuasaan legislatif. Terdapat beberapa karakteristik system pemerintahan presidensiil atau the non-parliamentary or the fixed executive.
menurut C.F. Strong dan Alan R. Ball menyebutnya sebagai the presidensial types of government, yaitu:
·         Presiden adalah kepala nominal dan politik negara;
·         Presiden tersebut tidak dipilih oleh badan legislatif, tetapi langsung oleh total pemilih (Electoral College di Amerika Serikat adalah formalitas, dan
cenderung menghilang dalam waktu dekat). Presiden ini bukan bagian
dari legislatif, dan ia tidak dapat dihapus dari effice oleh badan legislatif kecuali melalui impeachment hukum langka;
·         Presiden tidak dapat disolve legislatif dan panggilan pemilihan umum. Biasanya presiden dan legislatif dipilih untuk jangka waktu tetap.

Gambar sistem pemerintahan presidensial murni adalah sebagai berikut  :


Seperti dikatakan di atas bahwa dalam praktek ada juga dikenal system pemerintahan campuran yang disebut sistem parlementer tidak murni atau presidensiil tidak murni atau dikenal dengan nama kuasi parlementer atau kuasi presidensiil. Dalam sistem ini, presiden mempunyai kekuasaan untuk membubarkan legislatif jika bertentangan dengan konstitusi. Sebaliknya bila presiden melanggar UUD, legislative pun dapat menjatuhkan presiden. Bentuk sederhana dari mekanisme system pemerintahan kuasi ini adalah :




v  Sistem Parlementer

Sistem parlementer merupakan sistem pemerintahan dimana hubungan antara eksekutif dan badan perwakilan (legislatif) sangat erat. Hal ini disebabkan adanya pertanggungjawaban para Menteri terhadap Parlemen. Maka setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara terbanyak dari parlemen. Dengan demikian kebijakan pemerintah atau kabinet tidak boleh meyimpang dari apa yang dikehendaki oleh parlemen.
Bertolak dari sejarah ketatanegaraan, sistem parlemen ini merupakan kelanjutan dari bentuk negara Monarki konstitusionil, dimana kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi.
Karena dalam sistem parlementer, presiden, raja dan ratu kedudukannya sebagai kepala negara. Sedangkan yang disebut eksekutif dalam sistem parlementer adalah kabinet, yang terdiri dari perdana menteri dan menteri-menteri yang bertanggung jawab sendiri atau bersama-sama kepada parlemen. Karena itulah Inggris dikenal istilah “The King can do no wrong”. Pertanggungjawaban menteri kepada parlemen tersebut dapat berakibat kabinet meletakkan jabatan dan mengembalikan mandat kepada kepala negara, manakala parlemen tidak lagi mempercayai kabinet.80

a)      Sistem Parlementer dengan Dua Partai
Sistem Parlementer dua partai, ketua partai politik yang memenangkan pemilu sekaligus ditunjuk sebagai formatur kabinet, dan langsung sebagai perdana menteri. Seluruh menteri dalam kabinet adalah mereka yang terpilih sebagai anggota parlemen, dengan konsekuensi setelah diangkat menjadi menteri harus non aktif dalam perlemen (cabinet parlementer).
 Karena partai politik yang menguasai cabinet adalah sama dengan partai politik yang memegang mayoritas di House of Commons maka kedudukan kabinet sangat kuat, sehingga jarang dijatuhkan oleh parlemen sebelum dilaksanakan pemilu berikutnya. Misal, sistem parlementer di Inggris.

b)      Sistem Parlementer dengan Multi Partai
Sistem Parlementer multi partai, parlemen tidak satupun dari partai politik yang mampu menguasai kursi secaramayoritas, maka pembentukan kabinet disini sering tidak lancar. Kepala negara akan menunjuk tokoh politik tertentu untuk bertindak sebagai pembentuk kabinet/formatur. Dalam hal ini formatur harus mengingat perimbangan kekuatan di parlemen, sehingga setiap kabinet dibentuk merupakan bentuk kabinet koalisi (gabungan dari beberapa partai politik).
Karena koalisi didasarkan pada kompromi, kadangkadang terjadi setelah kabinet berjalan, dukungan yang diberikan oleh salah satu partai politik ditarik kembali dengan cara menarik menterinya (kabinet mengembalikan mandatnya kepada kepala negara). Sehingga dalam sistem parlemen dengan multi partai sering terjadi ketidakstabilan pemerintahan (sering penggantian kabinet). Misal, Republik Indonesia tahun 1950-1959, dimana terjadi 7 kali pergantian kabinet. Sistem ini mengisyaratkan bahwa lembaga legislative dan eksekutif hampir tidak pernah terlibat konflik serius, mungkin pada akhirnya eksekutif tidak hanya mewakili kehendak lembaga legislatif yang permanen, tetapi juga pemikiran dan keinginannya yang tidak tetap, juga pemikiran dan keinginan para pemiliknya, sehingga eksekutif ini bahkan dapat dikatakan labil.
Adapun ciri-ciri umum dari sistem pemerintahan parlementer yaitu :
·         Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri dibentuk oleh atau atas dasar kekuatan dan atau kekuatan-kekuatan yang menguasai parlemen;
·         Para anggota kabinet mungkin seluruhnya atau Para anggota kabinet mungkin seluruh anggota parlemen, atau tidak seluruhnya dan mungkin pula seluruhnya bukan anggota parlemen;
·         Kabinet dengan ketuanya (eksekutif) bertanggungjawab kepada parlemen (legislatif). Apabila kabinet atau seseorang atau beberapa anggotanya mendapat mosi tidak percaya kepada parlemen, maka kabinet atau seseorang atau beberapa orang dari padanya harus mengundurkan diri
·          Sebagai imbangan dapat dijatuhkannya kabinet, maka Kepala Negara (Presiden; raja atau ratu) dengan saran atau nasehat Perdana Menteri dapat membubarkan parlemen.
·         Kekuasaan Kehakiman secara prinsipil tidak digantungkan kepada lembaga eksekutif dan legislatif, hal ini untuk mencegah intimidasi dan intervensi lembaga lain.

v  Sistem Presidensial

Pemerintahan sistem presidensial adalah suatu pemerintahan dimana kedudukan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat, dengan kata lain kekuasaan eksekutif berada diluar pengawasan (langsung) parlemen. Dalam sistem ini presiden memiliki kekuasaan yang kuat, karena selain sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan yang mengetuai kabinet (dewan menteri).85 Oleh karena itu agar tidak menjurus kepada diktatorisme, maka diperlukan checks and balances, antara lembaga tinggi negara inilah yang disebut checking power with power. Menurut Rod Hague, pemerintahan presidensial terdiri dari tiga unsure yaitu:
·         Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.
·          Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan.
·         Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif.
 Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya.  Presiden bertanggungjawab kepada pemilihnya (kiescollege). Sehingga seorang Presiden diberhentikan atas tuduhan House of Representattives setelah diputuskan oleh senat. Misal, sistem pemerintahan presidensial di USA. Dengan demikian,  pertama, sebagai kekuasaan tertinggi, tindakan eksekutif dalam sistem pemerintahan presidensial seringkali menuntut adanya kekuasaan tak terbatas, demi kebaikan negara, setidak-tidaknya selama periode tertentu.
kedua, orang yang berada diposisi ini menjadi suatu keseluruhan yang tak lebih baik dari anggotanya yang paling rendah, dan semua menjadi buruk daripada anggota terendahnya.
Adapun ciri-ciri dari sistem presidensial adalah:
·         Presiden adalah kepala eksekutif yang memimpin kabinetnya yang semuanya diangkat olehnya dan bertanggungjawab kepadanya. Ia sekaligus sebagai kepala negara (lambang negara) dengan masa jabatan yang telah ditentukan dengan pasti oleh UUD;
·          Presiden tidak dipilih oleh badan legislatif, tetapi dipilih oleh sejumlah pemilih. Oleh karena itu, ia bukan bagian dari badan legislatif seperti dalam sistem pemerintahan parlementer;
·         Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif dan tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislative.
·         Sebagai imbangannya, Presiden tidak dapat membubarkan badan legislative.




















2.3 Sistem Pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 pra Amandemen

Bahwa secara konstitusional Negara Indonesia menganut system pemerintahan presidensial yang berarti bahwa pemegang kendali dan penanggung jawab atas jalannya pemerintahan negara (eksekutif) adalah presiden sedangkan para menteri hanyalah pembantu presiden, artinya presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, hal tersebut itu tertuang dengan tegas di dalam batang tubuh dan penjelasan UUD 1945, yaitu :
·         Pasal 4 ayat (1) berbunyi ”Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-undang Dasar.” Sesuai dengan ayat selanjutnya mengatakan bahwa “Dalam menjalankan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden.”
·          Pasal 17 ayat (1) berbunyi ” Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara” sedangkan ayat (2) berbunyi ” Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden”. Diperkuat dalam penjelasan yang mengatakan bahwa ”Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kedudukannya tidak tergantung dari pada dewan, akan tetapi tergantung daripada presiden. Mereka ialah pembantu presiden.”
·         Penjelasan UUD 1945 BAB III tentang Kekuasaan Pemerintah Negara mengatakan bahwa :
Ø Presiden ialah kepala kekuasaan eksekutif dalam negara. Untuk menjalankan undang-undang, ia mempunyai kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah (pouvoir reglementair)
Ø  Kekuasaan-kekuasaan dalam pasal ini adalah konsekuensi dari kedudukan presiden sebagai kepala negara, yaitu pasal 10,11,12,13,14,15.

Walaupun Indonesia secara konstitusional menganut system pemerintahan presidensial, ternyata banyak pasal-pasal dalam UUD 1945 yang bernuansakan parlementer, pasal tersebut antara lain:
·         Pasal 3 berbunyi : ”Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara.”
·         Pasal 5 ayat (1) berbunyi : ”Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”
·         Pasal 6 ayat (2) berbunyi : ”Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak.”
·          Pasal 10 berbunyi : ”Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara.”
·         Pasal 21 ayat (1) berbunyi : ”Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan rancangan Undang-undang. Dan ayat (2) jika rancangan itu meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

UUD 1945 tersebut memang kurang mengatur tentang pertanggungjawaban Presiden. Namun jika dilihat dari Pasal 1 ayat (2), Pasal 3 dan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 menetapkan bahwa MPR memegang kedaulatan rakyat dan mengangkat Presiden dan secara otomatis maka pertanggungjawaban Presiden adalah kepada MPR selaku pemegang kedaulatan rakyat dan memilih Presiden. Sedangkan menurut Pasal 5 ayat (1) Presiden bersama dengan DPR membentuk kekuasaan Legislatif, dengan demikian Presiden sendiri berhak menciptakan hukum untuk mengatur pertanggungjawaban kepada MPR atas dasar pasal-pasal bersangkutan, dan Presiden harus bekerja sama dengan DPR dalam menjalankan proses legislatisi.
 Presiden dapat menolak RUU hasil inisiatif DPR artinya kekuasaan legislatif dalam pembentukan Undang-undang berada ditangan Presiden dan bukan DPR. Bahkan jika RUU yang diajukan oleh Presiden ditolak DPR, maka Presiden dapat membuat peraturan pengganti Undang-undang tersebut sesuai dengan Pasal 21 ayat (2). Dengan demikian maka Presiden juga sebagai kekuasaan legislatif yang bahkan kekuaaannya lebih besar daripada lembaga legislatif sesungguhnya. Kekuasaan Presiden yang sangat besar pun ditambah lagi dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Presiden lah yang mengangkat dan memberhentikan anggota-anggota Mahkamah Agung. Sehingga Presiden mempunyai pengaruh yang tidak langsung terhadap kekuasaan Yudikatif.
Pasal 10 UUD 1945 pun menyebutkan bahwa Presiden juga mempunyai kekuasaan angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara dimana kekuasaan ini bukan termasuk kekuasaannya sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan.
Berdasarkan uraian diatas maka Presiden sangat besar kekuasaannya (executive heavy) karena disamping mempunyai kekuasaan eksekutif juga menguasai cabang-cabang kekuasaan legislatif dan yudikatif. Sehingga tidak ada pemisahan kekuasaan yang diatur secara tegas dalam UUD 1945. Padahal dalam sistem pemerintahan presidensial, pemisahan kekuasaan merupakan ciri mutlak yang membedakan dengan sistem pemerintahan parlementer. Apalagi jika dilihat dari pertanggungjawaban Presiden kepada MPR yang secara tidak langsung sebenarnya bertanggungjawab kepada DPR, karena anggota MPR adalah terdiri dari anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan daerah dan golongan yang mana besarnya anggota DPR jauh lebih besar daripada utusan daerah dan golongan.
Walaupun pertanggung jawaban ini bukan terhadap keanggotaan MPR melainkan MPR sebagai lembaga. DPR tidak dapat menjatuhkan Presiden, dan sebaliknya. Dengan demikian sistem pemrintahan Indonesia menurut UUD 1945 pra amandemen adalah sistem pemerintahan quasi presidensial

Comments :

0 Komentar Kritis to “Sistem Pemerintahan Indonesia Pra Amandemen UUD 1945”


Post a Comment

[ Gunakan Kotak Komentar Pop Up untuk Berkomentar ]

Gunakanlah hak suara anda pada kotak dibawah ini secara profesional.