Powered by Blogger.

Friday, 25 March 2011

Tantangan dan Hambatan Perlindungan Desain Industri Dalam Praktiknya di Indonesia


Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UU
Desain Industri), para pendesain yang berasal dari kelompok Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
yang menguasai hampir 90% pelaku usaha di Indonesia diharapkan dapat memanfatkan
perlindungan desain industri tersebut. Dalam praktiknya, ternyata kelompok UKM tersebut
belum sepenuhnya memanfaatkan perlindungan desain industri sebagai intangible asset yang
sebenarnya dapat memajukan usaha mereka.
UU Desain Industri yang berlaku saat ini menerapkan kombinasi sistem perlindungan
berdasarkan pendekatan hak cipta dan pendekatan paten. Dalam implementasinya, ternyata
sistem perlindungan hukum dengan kedua pendekatan tersebut belum efektif karena masih
adanya kendala yang menyangkut perbedaan budaya hukum dari masyarakat Indonesia
khususnya kelompok UKM terhadap penerimaan konsep perlindungan Hak Kekayaan
Intelektual (HKI) termasuk desain industri.
Masyarakat masih menganggap bahwa pendaftaran desain industri bukanlah merupakan
pemberian hak, akan tetapi dianggap sebagai suatu tambahan beban yang dianggap
memberatkan, memakan waktu lama dan biaya yang mahal. Kelompok UKM berpendapat
bahwa tanpa pendaftaran desain industri, mereka masih tetap dapat menjalankan usahanya.
Justru yang banyak memanfaatkan pendaftaran desain industri tersebut adalah mereka yang
berasal dari kelompok usaha menengah dan besar karena mereka sudah memahami akan
pentingnya perlindungan HKI termasuk desain industri dalam dunia bisnis.
Pendaftaran desain industri oleh beberapa pengusaha menengah maupun besar bahkan telah
dilakukan hanya demi untuk kepentingan bisnis tanpa memperhatikan etika persaingan bisnis
yang sehat. Pendaftaran desain industri kadangkala dilakukan dengan itikad tidak baik (bad faith)
karena desain-desain industri yang didaftarkan ternyata tidak baru. Sertifikat desain industri
sering digunakan sebagai alas hak untuk melakukan penuntutan baik secara pidana maupun
perdata terhadap pihak-pihak yang dianggap melanggar hak desain industri.
Merasa tidak pernah melanggar hak orang lain, pihak yang dituntut kemudian melakukan gugatan
pembatalan melalui pengadilan niaga karena mereka merasa yakin bahwa desain yang terdaftar
tersebut adalah tidak baru. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan filosofis dari
perlindungan desain industri di Indonesia telah tercapai dalam implementasinya.
Apakah UU Desain Industri telah dapat menyinergikan antara kepentingan nasional dengan
standar perlindungan desain industri yang diatur dalam TRIPs, dan faktor-faktor apa saja yang
menjadi hambatan dan tantangan dalam implementasinya. Kesimpulannya, implementasi
perlindungan desain industri di Indonesia ternyata belum sepenuhnya efektif disebabkan masih
adanya kendala baik dari aspek struktur, substansi maupun budaya hukum dari masyarakat
Indonesia termasuk kelompok UKM.

Comments :

0 Komentar Kritis to “Tantangan dan Hambatan Perlindungan Desain Industri Dalam Praktiknya di Indonesia”


Post a Comment

[ Gunakan Kotak Komentar Pop Up untuk Berkomentar ]

Gunakanlah hak suara anda pada kotak dibawah ini secara profesional.