Powered by Blogger.

Monday, 28 March 2011

Pengertian Pancasila


A.   Pengertian Pancasila Secara Etimologis
        Secara Etimologis, istilah   Pancasila” berasasl dari bahasa Sansekerta dari India.  Menurut Muhammad Yamin kata Pancasila dari bahasa Sansekerta memiliki dua arti secara leksikal, yaitu :
“Panca”     artinya  “lima”
“Syila” (vocal  I  pendek) artinya “batu sendi”, “alas” atau “dasar”
“Syiila”  (vocal  I  panjang)  artinya “peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh”
Kata sila  kemudian muncul dalam bahasa Indonesia “susila” yang memiliki hubungan dengan moralitas. Dengan demikian Secara Etimologi kata Pancasila  dalam artian Syila (vocal  I pendek) berarti : berbatu sendi lima atau dasar yang memiliki lima unsur, sedangkan Syiila ( vocal  I  panjang) bermakna 5 (lima) aturan tingkah laku yang penting. (Kaelan : 21)Dengan demikian secara harfiah Pancasila dapat dijabarkan dalam dua kata, yakni panca yang berarti lima dan sila berarti dasar.
Perkataan Pancasila mula-mula dipakai dalam kepustakaan Budha di India. Ajaran Budha bersumber dari 3 (tiga) Kitab Sucih, yakni : Suttha Pitaka, Abhidama Pitaka dan Vinaya Pitaka. Dalam agama Budha dikenal ajaran-ajaran Moral untuk mencapai Nirwana. Ajaran-ajaran moral tersebut meliputi : Dasasyiila, SaptaSyiilaa dan Pancasyiila. Khusus mengenai Pancasyiila dalam Ajaran Budha merupakan 5 (lima) aturan/larangan (five moral principles) yang harus ditaati dan oleh penganut biasa atau awam, yaitu :
1.     Panatipada veramani sikhapadam samadiyani (=jangan mencabut nyawa makhluk hidup/ dilarang membunuh)
2.     Dinna dana veramani sikhapadam samadiyani (= jangan mengambil barang yang tidak diberikan/ dilarang mencuri)
3.     Kameshu micchacara veramani sikhapadam samadiyani (= jangan melakukan hubungan kelamin/ jangan berjinah)
4.     Musawada veramani sikhapadam samadiyani (= jangan berkata-kata palsu/ dilarang berdusta)
5.     Sura merayu masjja pamada tikana veramani (=jangan minum minuman yang menghilangkan pikiran/ dilarang mabuk)
Perkembangan selanjutnya ketika masuknya agama Budha dan Hindu ke Indonesia maka ajaran Pancasila versi Budha (Budhisme) inipun masuk ke dalam kepustakaan Jawa di jaman kerajaan Majapahit. Dimasa pemerintahan Gadjah Mada kata Pancasila ditemukan dalam keropak Nagarakertagama berupa kakawin (syair pujian) yang berbunyi : Yatntgegwani pancasyila kertasangskarbhisekkaka krama (=Raja menjalankan dengan setia lima pantangan). Demikian juga di dalam buku Sutasoma terdaapat istilah “Pancakrama” yang berarti Lima Dasar Tingkah Laku, yang meliputi :




1.     Tidak boleh melakukakan kekerasan (Ahimsa)
2.     Tidak boleh mencuri (Asteya)
3.     Tidak boleh berjiwa dengki (Indriya nigraha)
4.     Tidak boleh berbohong (Amrsawada)
5.     Tidak bolek mabuk minuman keras (Dama) (H.Subandi Almarsudi : 2)
Dalam buku Sutasoma inilah terdapat semboyan; Bhinneka Tunggal Ika yang sampai sekarang digunakan sebagai motto lambang negara.
               Setelah masuknya agama Islam dan runtuhnya kerajaan Majapahit, sisa-sisa pengaruh ajaran moral Budha (Pancasila) masih dikenal di dalam masyarakat Jawa, yang disebut dengan lima larangan/pantangan moralitas, yaitu :
- Mateni   = membunuh
- Maling    = mencuri
-Madon    = berzina
- Mabok   = meminum minuman keras
- Main      = berjudi

B.   Pengertian Pancasila Secara Historis
Pengertian Pancasila secara historis diawali ketika BPUPKI mengadakan sidang I (tanggal 29 Mei s/d 1 Juni 1945) untuk membahas calon rumusan dasar Negara Indonesia yang nantinya akan dibentuk.Pada masa sidang BPUPKI inilah pada tanggal 1 Juni 1945 Ir Soekarno menyampaikan pidatonya (tampa teks) mengenai calon rumusan dasar Negara Indonesia yang diberi nama Pancasila
                      Rumusan Pancasila yang disampaikan  Ir. Soekarno pada pidato tersebut adalah:
1.     Kebangsaan Indonesia (Nasionalisme)
2.      Perikemanusiaan (Internasionalisme)
3.     Mufakat (Demokrasi)
4.      Kesejahteraan social, dan
5.      Ketuhanan yang berkebudayaan. (Kaelan : 25)
Menurut Soekarno ke lima tersebut dapat diperas menjadi Tri Sila yang rumusannya :
1.     Sosio Nasional, yakni Nasionalisme dan Internasionalisme
2.     Sosio Demokrasi, yakni Demokrasi dan Kesejahteraan Rakyat
3.     KeTuhanan Yang Maha Esa
Selanjutnya menurut Soekarno Tri Sila masih dapat diperas menjadi “Eka Sila” atau Satu Sila yang intinya adalah “Gotong-Royong”.

C.     Pengertian Pancasila Secara Terminologi

        Setelah diproklamirkannya kemerdekaan R.I, PPKI mengadakan sidang keesokan harinya 18 Agustus 1945. Dalam sidang inilah PPKI berhasil mengesahkan UUD 1945 yang terdiri dari dua bagian yakni Pembukaan 4 alinea dan Batang Tubuh yang terdiri dari 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat tambahan, (setelah naskah resmi UUD 1945 dimuat dan disiarkan di dalam Berita Negara RI tgl 15 Februari 1946 ditambahkan dengan Penjelasan yang menjadi bagian daripadanya). Dalam Pembukaan alinea IV, dicantumkan  rumusan Pancasila sebagai berikut:
1.     Ketuhanan Yang Maha Esa
2.     Kemanusiaan yang adil dan beradab
3.     Persatuan Indonesia
4.     Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5.     Keadila social bagi seluruh rakyat Indonesia
 Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia setelah 18 Agustus 1945, terdapat pula rumusan-rumusan Pancasila yang lain :
a.     Dalam Konstitusi RIS yang berlaku sejak 29 Desember 1949 s/d 17 Agustus 1950 tercantum rumusan Pancasila sbb :
(1) Ketuhanan Yang Maha Esa
(2) Peri Kemanusiaan
(3) Kebangsaan
(4) Kerakyatan
(5) Keadilan Sosial
b.     Dalam UUDS 1950 yang mulai berlaku 17 Agustus 1950 s/d 5 Juli 1959 tercantum rumusan Pancasila yang sama sebagaimana pada Konstitusi RIS
c.      Di kalangan rakyat beredar beranega ragam rumusan Pancasila, di antaranya :
(1) Ketuhanan Yang Maha Esa
(2) Perikemanusiaan
(3) Kebangsaan
(4) Kedaulatan rakyat
(5) Keadilan sosial
               Dari berbagai rumusan Pancasila sebagaimana disebutkan di atas, yang dinyatakan sah dan benar secara konstitusional adalah rumusan yang tercantum dalam Pembukaan UUD. Perkembangan terakhir dengan Dektrit Presiden 5 Juli 1959 dinyatakan kembali ke UUD 1945 dan berlaku hingga sekarang. Hal ini diperkuat dengan Tap MPRS no.XX/MPRS/1966 dan Inpres No.12 13 April 1968yang menegaskan bahwa : “pengucapan, penulisan dan rumusan Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia yang sah dan benar adalah sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.


Tata urutan perundang-undangan yang saat ini berlaku telah diatur dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundangan (pasal 7) sbb :
a.     UUD 1945
b.     UU/Perpu
c.      Peraturan Pemerintah
d.     Peraturan Presiden
e.     Perda

Comments :

1

Tulisan anda lebih jelas dan manfaat daripada penjelasan sejenis yg lain.Usul sy agar bisa di upload ke Wikipedia sebagai tambahan pengetahuan.

Anonymous said...
on 

Post a Comment

[ Gunakan Kotak Komentar Pop Up untuk Berkomentar ]

Gunakanlah hak suara anda pada kotak dibawah ini secara profesional.